Regulasi

PERATURAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat
Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Lihat
Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Lihat
Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Lihat
Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Lihat
Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Lihat
Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama Lihat
Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama Lihat
Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama Lihat
Keputusan Rektor UINSI Samarinda tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Lihat

 

RANCANGAN PERATURAN

Rancangan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lihat

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Lihat
SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi Lihat
SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik Lihat
SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP Lihat
SOP Pengujian tentang Konsekuensi Lihat
SOP Pendokumentasian Informasi Publik Lihat
SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan Lihat

 

TATA CARA LAYANAN INFORMASI

Tata Cara Sengketa Informasi Lihat
Tata Cara Permohonan Informasi Lihat
Tata Cara Pengajuan Keberatan Lihat
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Lihat

 

PEDOMAN

1. Pedoman Pengelolaan Universitas
a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lihat
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lihat
c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan Lihat
d. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama Lihat
e. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Lihat
f. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Lihat
g. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Lihat
2. Pedoman Pengelolaan Administrasi
a. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama Lihat
b. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Agama Lihat
c. Pedoman Administrasi Akademik 2020 Lihat
3. Pedoman Kepegawaian
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lihat
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Lihat
c. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama Lihat
d. Keputusan Menteri Agama Nomor 158 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama Lihat
e. Keputusan Menteri Agama Nomor 172 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama Lihat
f. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 824 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama Lihat
4. Pedoman Pengelolaan Keuangan
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lihat
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lihat
c. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara pada Kementerian Agama Lihat